BKKBN gelar pendataan keluarga 2023 pada Juli

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan memutakhirkan pendataan keluarga 2023 (PK-23) secara nasional pada 1-31 Juli. Ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat sasaran.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan, pemutakhiran dilakukan di 13.263 desa. Para kader keluarga berencana diminta lokus desa dalam pemutakhiran dengan memastikan jumlah kepala keluarga (KK) di perwakilan BKKBN.

"Jangan salah target, jangan sampai ada alasan jumlah KK-nya tidak sesuai. Ini konyol banget," katanya di Jakarta, Jumat (23/6).

Menurut Hasto, kebenaran dan validitas dalam pemutakhiran pendataan keluarga adalah hal penting dan utama sebab menjadi kunci untuk mengetahui masalah secara utuh. "Tanpa data [valid], maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses," ucapnya.

Pemutakhiran PK-23 diawali dengan prapelaksanaan minimal 1 kabupaten/kota per provinsi pada 20-30 Juni. Wilayah Pemutakhiran dilaksanakan di desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan dengan cakupan keluarga terdata rendah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Lina Widyastuti, menambahkan, prapelaksanaan pemutakhiran sebagai langkah awal sekaligus uji coba agar data yang dihasilkan valid dan benar. Prapelaksanaan digelar 2 tahap.

"Tahap pertama, pada 20 sampai 25 Juni yang dilakukan di 32 kabupaten dan kota di 15 provinsi. Prapelaksanaan tahap kedua akan dilaksanakan pada 25 hingga 30 Juni 2023," tuturnya.

Menurut Lina, prapelaksanaan tahap pertama mencakup 25.311 keluarga yang didata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.074 data (91,2%) sudah divalidasi.

"Hasil prapelaksanaan pemutakhiran ini menjadi bahan evaluasi bagi provinsi-provinsi sehingga saat pemutakhiran dimulai pada 1 Juli, setiap perwakilan provinsi sudah tahu hal-hal yang menjadi kendala dan solusinya. Sehingga, pemutakhiran PK-23 ini bisa berjalan dengan baik dan data yang dihasilkan valid dan benar," paparnya.

Pemutakhiran dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, metode formulir (paper based) dan telepon pintar (smartphone), yang ditentukan berdasarkan pemetaan oleh provinsi.

Pemutakhirkan data dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada di dalam basis data melalui kunjungan rumah ke rumah dengan wawancara dan atau observasi kepala keluarga secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Saat pemutakhiran pendataan keluarga 2022 (PK-21), jumlah total penduduk yang direkam sebanyak 230.353.769 jiwa atau mencakup 80% lebih dari seluruh jumlah penduduk se-Indonesia. Adapun jumlah keluarga yang terdata 69.894.542 keluarga.